GELORAKAN.COM, -- Pengamat politik dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Alfath Bagus Panuntun El Nur, mengungkapkan bahwa kemungkinan PDI Perjuangan tidak akan mengajukan hak angket terkait hasil Pemilu 2024.
 |
| Ketua DPR RI Puan Maharani, menyatakan tidak adanya instruksi khusus kepada anggota Fraksi PDIP |
"Kemungkinan ada (mengajukan hak angket), tetapi kecil karena partai politik tak benar-benar serius memperjuangkan hak angket," ujar Alfath, dikutip dari ANTARA, Senin (1/4/2024) .
Hal tersebut mengikuti pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani, yang menyatakan bahwa tidak adanya instruksi khusus kepada anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI terkait hak angket tentang Pemilu 2024.
Menurut Alfath, hal ini menunjukkan bahwa dinamika politik internal partai yang beragam, dengan pernyataan dari tokoh-tokoh seperti Ganjar Pranowo dan Puan Maharani menunjukkan berbeda sudut pandang.
Baca Juga : Upaya Amankan Kursi Ketua DPR, Puan Maharani Akan Jadi Mediator Antara PDIP- GERINDRA
Dia pun menyebutkan adanya lobi-lobi di balik layar yang belum mencapai kesepakatan antar partai politik terkait masalah ini.
Sebelumnya, pda hai Kamis (28/3), Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024, itu membutuhkan dukungan politik.
Baca Juga : Anies: Saya Tidak Maju Pilgub DKI Jakarta, Pergolakan Pilpres Lebih Penting Daripada Bahas Pilkada
"Itu hak anggota, kalau kemudian itu bisa berguna baik ya bisa. Akan tetapi kita lihat dulu bagaimana di lapangannya. Itu kan perlu dukungan politik, bukan hanya keinginan politik," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta
Dia juga menegaskan bahwa jika hak angket akan diajukan, PDI Perjuangan ingin semuanya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca Juga : Prabowo Masih Lakukan Konsolidasi, Partai Sudah Kasih Kode-kode Jatah Kursi Menteri
Puan juga menyentuh soal adanya rencana rekonsiliasi antara partai koalisi Ganjar-Mahfud dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Namun, dia enggan berkomentar mengenai rencana ke depan PDI Perjuangan, termasuk kemungkinan bergabung dengan pemerintahan Prabowo, seperti apa yang dilakukan Prabowo pada pemilu 2019 dengan pemerintahan Presiden Jokowi.***
Sumber: fajar
